Fajar Sulteng, Bangkep - Rencana masuknya tambang batu gamping (kapur) sangat meresahkan sebagian masyarakat di Banggai Kepulauan. Bahkan isu ini menjadi sensitif menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada November 2024 mendatang.
Tercatat sekitar 30 perusahaan akan beroperasi di wilayah pulau peling. Hal ini tentunya mengkhawatirkan masyarakat yang berada dilingkar tambang. Apalagi wilayah konsesi pertambangan sangat berdekatan dengan pemukiman masyarakat.
Disamping itu juga Kabupaten Bangkep sendiri mempunyai Perda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karst pada tahun 2019. Sehingga masuknya tambang akan bertabrakan dengan semangat Perda tersebut.
Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Banggai Kepulauan Jemianto Maliko menegaskan bahwa untuk Pilkada kedepan, agar tidak memilih pemimpin yang pro terhadap pertambangan. Mengingat daerah ini mempunyai situs budaya, tanah adat yang dijaga dan dilestarikan secara turun temurun.
"Masuknya puluhan izin pertambangan di pulau peling ini berpotensi menyingkirkan masyarakat adat dari tanah leluhurnya," tegasnya (7/3/24).
Apalagi menurut Jemi saat ini kondisi beberapa daerah diperhadapkan dengan situasi ancaman krisis pangan. Maka seyogyanya, program yang lahir haruslah bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
"Untuk Bangkep sendiri, potensi perikanan dan pertanian sangat menjanjikan, tinggal kemauan mengelola dari pemimpin daerah ini," ucapnya.
"Pemilihan Kepala Daerah kedepannya, masyarakat harus cerdas dalam memilih," kata Jemi.
Hal serupa juga dikatakan Ketua Adat Lolantang Rahman Idrus, bahwa beroperasinya tambang dapat merusak lingkungan, pertanian yang menjadi sumber ekonomi warga.
Bahkan menurutnya, eksploitasi tambang akan menghancurkan tanah leluhur mereka yang mempunyai nilai historis, budaya dan kearifan lokal.
"Jadi jangan sampai kita memilih pemimpin yang ingin membuka tambang. Ini adalah sebagai bentuk kepedulian kita terhadap alam dan lingkungan sekitarnya," tutupnya.**
(Samsir)
.jpg)
